Jumat, 26 Maret 2021

HMI Sukses Gelar Kongres Ke XXXI di Surabaya Dan Mengucapkan Terimakasih Pada Forkopimda Jawa Timur




Gubernur Jatim, Pangdam V / Brawijaya dan Kapolda Jatim, Jumat siang (26/3/2021) melakukan silaturahmi dengan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Demisioner PJ Ketua Umum HMI, dan Ketua terpilih bersama formatur Ketua Umum PB HMI, Menyampaikan Terima kasih kepada Gubernur Jatim, Pangko Armada II, Pangdam V Brawijaya, Danlanud Juanda TNI AL, Danlanud Muljono TNI AU  atas fasilitas serta Pengamanan yang diberikan selama Kegiatan Kongres HMI Ke XXXI berlangsung di Surabaya Jawa Timur.

Dalam Kegiatan tersebut Sekjen HMI menyampaikan ucapan terimakasih kepada Forkopimda Jatim atas kelancaran tersenggaranya Kongres HMI Ke-XXXI, dan rasa yang sangat Berkesan Ketika rombongan penggembira HMI diberikan Fasilitas berkunjung ketempat tempat wisata di Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, selamat atas ketua terpilihnya ketua umum yang baru. " Terimakasih atas kelancaran Kegiatan Kongres HMI Ke XXXI di Surabaya, dan selamat atas terpilihnya saudara Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2021-2023," ucapnya. 

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, menjelaskan, pengamanan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke XXXI tahun 2021, yang sudah berakhir Kamis lalu (25/3/2021)  berjalan lancar dan kondusif.

"Saat itu kami bersama sama Pangdam V Brawijaya dan Sekdaprov melaksankan pengamanan jalannya Kongres dan Alhamdulillah kegiatan kongres tanggal 17– 25 Maret 2021 berjalan aman dan kondusif," kata Kapolda Jatim.
 
Kapolda Jatim menambahkan, pelaksanaan pengamanan bersama Forkopimda Jatim ini, dalam rangka mensukseskan Kongres HMI. "Untuk pengamanan sendiri, Polda Jatim dengan Forkopimda Jatim yaitu Gubernur Jatim, Pangko Armada II, Pangdam V Brawijaya, Danlanud Juanda TNI AL, Danlanud Muljono TNI AU selama hampir seminggu ini bekerjasama dengan Ketua HMI sebelumnya, periode 2019-2021 dan Ketua panitia Kongres HMI. Sehingga pengamanan kongres berjalan dengan baik," tambahnya.

Kamis, 25 Maret 2021

100 Jurnalis di Polda Jatim Disuntik Vaksin Covid-19



SURABAYA, - Sekitar seratus wartawan yang biasa bekerja di lingkup Polda Jatim. Hari ini mengikuti Vaksinasi Covid-19, di Gedung Pres Rilis polda jatim.

Vaksinasi Covid-19 bagi awak media ini juga sudah dilakukan di beberapa daerah di wilayah jawa timur.

Yudha Wardana, salah satu jurnalis NETtv yang biasa melakukan peliputan di polda jatim menyebutkan, bahwa ia merasa lega setelah di vaksin Covid-19. Karena selama ini bekerja di lapangan bertemu dengan banyak orang. Sehingga, vaksinasi ini bisa mencegah masuknya virus kedalam tubuh.

"Saya lega setelah ikut vaksinasi Covid-19 di polda jatim. Karena pekerja media ini kan bertemu banyak orang, sehingga jurnalis memang perlu mendapatkan Vaksinasi," kata Yudha Wardana, usai di Vaksin, Jumat (26/3/2021) pagi.

Sementara itu Dokter Aullia Dewi , Sp. EM, menjelaskan, gelombang pertama Vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes). Sementara untuk Vaksinasi Covid-19 di gelombang kedua ini, diperuntukkan bagi pelayan publik salah satunya pekerja media.

"Vaksin Covid-19 gelombang pertama diperuntukkan bagi Nakes. Sedangkan vaksin kedua memang diperuntukkan bagi pelayan publik seperti pekerja media," kata dr. Aullia Dewi , Sp. EM.

Fungsi vaksin sendiri sebenarnya membantu tubuh manusia untuk mengenal virus. Vaksin yang diterima oleh pemerintah yakni vaksin Sinovac. Dimana fungsinya untuk mematikan virus. Sementara untuk vaksin yang kedua atau dosis kedua, nantinya diharapkan bisa membuat anti body terbentuk.

"Vaksin ini sebenarnya membantu tubuh manusia agar bisa mengenal virus. Karena yang diterima oleh pemerintah saat ini adalah vaksin sinovac," tambahnya.

Disinggung soal apakah setelah di vaksin, seseorang itu bisa terkena kembali Covid-19?

Dijelaskan, bahwa tubuh ini sudah mengenal dengan Covid-19, setelah disuntik vaksin. Kemungkinan akan kebal, namun virus Covid-19 ini jenis MRNA. Dimana cepat sekali mutasi genetiknya. Sehingga manusia akan bisa kena kembali namun tidak parah seperti sebelum disuntik vaksin.

"Meski sudah di vaksin, orang itu bisa kembali kena Covid-19. Namun, meski kena tidak begitu parah seperti sebelum di suntik Vaksin," pungkasnya.

Kongres HMI ke-31, Kapolda Jatim: Alhamdulillah kongres HMI Selesai dan Berjalan Aman, Tertib dan Kondusif



SURABAYA,- Gubernur Jawa Timur, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Seksaprov) Jatim Heru Tjahjono, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, Kamis (25/3/2021) sore, meninjau jalannya kongres HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ke XXXI, yang di dilaksanakan di Gedung Islamic Centre, Kota Surabaya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, menjelaskan, bahwa hari ini bersama dengan Sekda Provinsi, Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada dan Danlanud. Bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan kongres ke 31 HMI di Surabaya yang telah selesai dan berjalan lancar.

"Hari ini saya, bersama pangdam dan pak sekdaprov. Meninjau jalannya kongres ke 31 HMI di Kota Surabaya. Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan aman dan kondusif sampai hari terakhir," jelas Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, saat meninjau kongres HMI di Islamic Center, Kamis (25/3/2021) sore.

Ditambahkan Kapolda Jatim, pelaksanaan pengamanan bersama Forkopimda Jatim ini, dalam rangkah mensukseskan kongres HMI ke 31. Ada dua hal yang kami amankan, yakni kongres yang ada didalam gedung Islamic Center dan simpatisan yang datang sekitar 1.303 yang berasal dari Makassar.

"Ada dua hal yang kami amankan, pertama kegiatan yang didalam gedung, kedua simpatisan HMI dari Makassar yang datang sekitar 1.303 orang," tambahnya.

Untuk pengamanan sendiri, Polri (Polda Jatim) selama hampir seminggu ini. Bekerjasama dengan Ketua HMI sebelumnya periode 2019-2021 dan Ketua panitia kongres HMI. Sehingga pengamanan dan kegiatan ini berjalan dengan baik.

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sendiri adalah organisasi yang mencetak pemimpin bangsa. Dan hari ini juga sudah mempunyai ketua umum yang baru.

"Organisasi HMI ini adalah organisasi yang baik, dimana menghasilkan pemimpin-pemimpin Negara. Yang lahir dari organisasi HMI," jelas Kapolda.

Kami mendorong agar kedepan Organisasi ini bisa berjalan dengan baik, dan bisa sinergi dengan Pemerintah dan masyarakat yang lain guna membangun Bangsa Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Sementara itu Arya, Ketua Umum HMI sebelumnya menyebutkan, bahwa dirinya bersama dengan panitia kongres ke 31 HMI. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Provinsi, Pangdam V Brawijaya dan Polda Jawa Timur. Telah membantu mengamankan jalannya kongres HMI ke 31 di Kota Surabaya. Sehingga kongres  HMI bisa berjalan aman, tertib dan kondusif.

"Saya ucapkan terima kasih untuk Forkopimda Jatim, sehingga kegiatan kongres HMI. Bisa berjalan dengan baik dan tertib," ucap Arya, Ketua umum HMI, periode 2019-2021.

Hari ini adalah terakhir agenda kongres HMI yang telah terpilih ketua umum baru yakni, Raihan Ariyatama terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2021-2023.

Dalam proses berjalannya, kongres di surabaya ini berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini menjadi aman dan lancar karena adanya dukungan penuh dari Forkopimda Jatim.

Rabu, 24 Maret 2021

KAPOLRI JENDRAL POLISI Drs LISTYO SIGIT PRABOWO MSi RESMIKAN MONUMEN PERJUANGAN DAN BHAKTI PAHLAWAN NASIONAL KOMJENPOL DR M.JASIN di AKADEMI KEPOLISIAN (AKPOL)-SEMARANG




Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan bangsanya, demikian juga POLRI yang besar perlu selalu mengingat Sejarah Perjuangan serta Dharma Bhakti para Tokoh-Tokoh  pendahulunya.
Bahwa yang kita ketahui, setelah hampir satu tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 17 Agustus 1945, "baru" kemudian pada 1 Juli 1946 yaitu hari disatukannya Polisi Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (sistem fragmented) dijadikan sebagai Kepolisian Nasional oleh Perdana Mentri, selanjutnya ditetapkan sebagai  HARI BHAYANGKARA.
Namun karena banyaknya masyarakat yang menafsirkan Hari Bhayangkara sebagai Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga timbul pertanyaan yang menggelitik, apakah dalam tenggat waktu hampir satu tahun tersebut NKRI tidak memiliki POLRI ?. Padahal Polisi sudah ada sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sekilas ternyata begini sejarahnya, 3(tiga) hari setelah Proklamasi Kemerdekaan NKRI tanggal 17 Agustus 1945, *pada tanggal 21 Agustus 1945 Almarhum Bapak Inspektur Polisi Moechammad Jasin dengan gagah berani mengubah nama Tokubetsu Keisatsu Tai ( Polisi Jepang ) menjadi  *Polisi Istimewa* dan tunduk pada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  baru merdeka beberapa hari. 
Kemudian *Polisi Istimewa* membuktikan 
*Kesetiaan dan Bhaktinya* kepada Negara dan Bangsa Indonesia. Dimana sebagai langkah awal yang dilakukan Polisi Istimewa adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap Tentara Jepang yang kalah perang.

Pada sa'at ini, sudah sepantasnya kita
tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa khususnya sejarah perjuangan dan dharma bhakti polisi dalam ikut merebut dan mempertahankan  Kemerdekaan, sekaligus harus memahami peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah bulan Agustus 1945, yang diantaranya adalah;

-Pada tanggal  7 Desember 1941, terjadi 
Pengeboman Pearl Harbor berupa serangan dadakan yang dilakukan angkatan laut Jepang terhadap armada pasific angkatan laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Kota Honolulu Pulau Oahu-Hawai.
- Kemudian Pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang masuk ke Indonesia, dimana Jepang mendarat dengan kekuatan invasi militer untuk pertama kali di Tarakan Kalimantan Utara. Karenanya  
Belanda akhirnya dibuat  tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerah pada tanggal 7 Maret 1942. Sejak tanggal 9 Maret 1942, Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang . 

*Pada tahun 1944 Jepang merekrut pemuda asli pribumi yang diantaranya adalah Moechammad Jasin, mereka dididik sebagai polisi istimewa dengan kemampuan  tempur seperti tentara Jepang yang diberi nama Tokubetsu Keisatsutai atau Polisi Istimewa.*

- Pada 6 Agustus 1945, Kota Hiroshima dijatuhi bom atom dan pada 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kedua kota tersebut hancur total dan instalasi militer Jepang lumpuh yang membuat berahirnya Perang Dunia Kedua.
*Kemudian Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945*.

Bagi semua anggota Polri semestinya mencatat dan jangan pernah melupakan peristiwa sejarah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana:

-*Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*.
-*Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas-1 atau Letnan Satu Polisi Moechammad Jasin dengan jabatan sebagai Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan bahwa *Pasukan Polisi Istimewa menjadi Polisi 
Republik Indonesia*, 
dan menyatakan untuk bersatu dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya sebagai langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.

Pada saat ini banyak senior polisi berharap agar *tanggal 21 Agustus dapat diresmikan menjadi *"Hari Bhakti Polri"*

*Pada tanggal  29 September 1945*,
*Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi  Kepala Kepolisian (KKN) RI Pertama*. Dan menempatkan kedudukan Polri dibawah Perdana Mentri.
Kiranya sesuatu yang yang tidak berlebihan apabila *Bapak Jendral Polisi RS Sukanto bisa diresmikan sebagai "Bapak Pionir Polri".
Selanjutnya sama halnya dengan *Bapak Jendral  Polisi Hoegeng Imam Santoso* yang perlu juga untuk bisa ditetapkan sebagai *"Bapak Polisi Jujur"*. 
Kemudian Bapak Jendral Polisi Prof Dr Awaludin Djamin MPA perlu ditetapkan sebagai "Bapak Pembenahan Polri".

Demikian sekilas pengingat lupa terkait tentang dimulainya keberadaan dan dharma bhakti POLRI oleh seorang anggota Polri *Pahlawan Nasional Komjen Pol Dr H Moechammad Jasin*.

Bravo POLRI dalam melaksanakan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja untuk mewujudkan keamanan yang kondusif guna meningkatkan produktifitas masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Untuk itu, pada hari Kamis 25 Maret 2021, Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi meresmikan Monumen Perjuangan dan Bhakti Komjenpol DR H M.JASIN yang didirikan  oleh Alumni AKABRIPOL PERTAMA 1970/WASPADA dibawah pimpinan Kapolri Pada Masanya Jendral Polisi Purnawirawan Drs R Suroyo Bimantoro, sebagai monumen tonggak sejarah perjuangan dan dharma bhakti polisi yang dilakukan oleh seorang tokoh pahlawan nasional pejuang polisi *berupa Monumen Perjuangan dan Bhakti Pahlawan Nasional KOMJEN POL DR.M.JASIN*, bertempat di Kesatrian *Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia (AKPOL)* di Semarang.
Guna mengenang dan sekaligus sebagai  penghormatan kepada seorang 
Tokoh POLRI Pahlawan Nasional Komjen Pol (P) Moechammad Jasin, sekaligus untuk memberikan Pembinaan Tradisi Santi Aji dan Santi Karma kepada Taruna Akademi Kepolisian sebagai generasi penerus Polri.
Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Para Kapolri pada masanya, Dubes Croatia di Zagreb, Keluarga Bapak M Jasin, para Alumni AKABRIPOL PERTAMA 1970 dan para Perwakilan Angkatan Alumni AKABRIPOL.

* PATUT KITA APRESIASI ATAS PERESMIAN MONUMEN PATUNG PAHLAWAN NASIONAL DR MOECHAMMAD JASIN SEBAGAI  MONUMEN PERJUANGAN DAN BHAKTI POLRI*

*DUKUNGAN DAN DO'A KAMI SEMUA,*
*Semoga Semua Insan Bhayangakara POLRI :*
*-Tetap Semangat Dalam Pengabdian  Terbaik Untuk Masyarakat-Bangsa-Negara*:
*-Tetap Amanah Sebagai Pelindung-Pengayom-Pelayan Masyarakat*
*-To Be Fighter Crimes-Helper Deliquents-Loves Humanity*
*-Mampu Memelihara KAMTIBMAS Tetap Kondusif dan Masyarakat Semakin Produktif Dalam Tatanan Kehidupan Baru (Tata Tentrem Kerta Raharja)*
*-Menjadi Pemimpin Masyarakat Yang Memberi dan Membantu, Bukan Yang Mengambil dan Membebani Masyarakat,*
*-Semakin PRESISI (Prediktif, Responsif, Transparansi-Berkeadilan), Profesional,Tegas Humanis dan Modern-Terpercaya*.
-*Penegakan Hukum tidak hanya tajam kebawah, tapi tajam juga keatas maupun kesamping berdasar Hukum dan Keadilan.

*JAYA DAN SUKSES KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)*. 
*AAMIIN*

Semarang, 25 Maret 2021.
Irjen Pol (P) Drs Sisno Adiwinoto MM.- Pengamat Kepolisian/Ketua Penasihat Ahli Kapolri.

Selasa, 23 Maret 2021

Buka Pendidikan Sespimti dan Sespimen, Kapolri Minta Jangan Ada Kluster Baru Covid-19



JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 dan Sespimen Dikreg ke-61 tahun 2021. 

Dalam arahannya, Sigit  lebih menekankan agar jalannya pendidikan menerapkan protokol kesehatan mengingat situasi saat ini masih pandemi Covid-19. Jangan sampai muncul kluster baru Covid-19 di sektor pendidikan.  


Mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta seluruh peserta didik memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada secara optimal. 

Hal ini penting, guna mengembangkan potensi kepemimpinan tingkat tinggi dan menengah, sehingga seluruh peserta didik memiliki konsep strategis yang unggul dalam mengelola organisasi. 

"Bangun jaringan komunikasi dan kerja sama yang solid antar peserta didik sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas kedepan serta mewujudkan kemajuan institusi Polri," kata Sigit Prabowo dalam arahanya, Selasa (23/3/2021). 

Kapolri juga berharap agar seluruh peserta didik memaknai proses pendidikan sebagai media pengembangan diri dalam membentuk kepribadian pemimpin yang kuat, jujur, dan visioner serta mampu menjadi role model pimpinan Polri yang akan datang.

Pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 tahun 2021 ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari 117 anggota Polri dan 33 peserta didik tamu dari instansi lain seperti TNI, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Peserta Sespimti ini bertambah dari kuota awal 90 peserta. 

Sementara Sespimen Polri Dikreg ke-61 tahun 2021 sebanyak 270 orang yang terdiri 248 peserta dari Polri dan 22 orang peserta tamu dari TNI.

Tidak hanya menekankan kepada peserta didik, Kapolri juga memberikan arahan dan pesan kepada Kalemdiklat dan tenaga pendidik agar dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik lantaran hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab moril seorang pendidik. 

Ia juga meminta agar tenaga pendidik meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan Polri yang berkelas dunia (World Class Standard)

"Optimalkan proses transfer of knowledge dan transfer of value guna memperkaya peserta didik dengan ilmu pengetahuan, wawasan, moral, dan karakter yang unggul," tutupnya.

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap Pertama, 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik



JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap I. 

Dalam launching tahap pertama ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini. 

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021) yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum. 

Selain itu Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. 

Secara virtual Jajaran Dirlantas dari Polda  se-Indonesia juga mengikuti acara Launching Etle Nasional Tahap Pertama ini. 

Etle Nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik Nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. 

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dan tertib berlalulintas karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara. 

Kapolri menegaskan program ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ( Kamseltibcarlantas) 

"Tentunya perlu ada upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,"terang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi. 

"Di sisi Kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi,"jelas Kapolri. 

Kapolri juga menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum Kepolsian khususnya lalu lintas di jalan tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

"Tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang," jelas Kapolri. 

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu. 

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle. 

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri. 

"Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono. 

"Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ," sambung dia. 

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle. 

"Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu," tuturnya. 

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 : 

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Jawa Tengah 
4. Polda Jawa Timur
5. Polda Jambi
6. Polda Sumatera Utara
7. Polda Riau
8. Polda Banten
9. Polda D.I.Y
10. Polda Lampung
11. Polda Sulawesi Selatan
12. Polda Sumatera Barat 

"Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri," pungkas Kapolri.

Senin, 22 Maret 2021

Kapolri dan KSAL Sepakat Tingkatkan Kerjasama Keamanan Perairan Laut



JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/3/2021).

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk meningkatkan sinergitas soal keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penguatan itu dilakukan di satuan jajaran TNI AL dan Polri. 

"Sinergitas kerjasama di operasi utamanya amarinir dan Brimob, Lantamal dengan Polair," kata Sigit dalam pertemuannya bersama KSAL.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri dan KSAL juga mendiskusikan soal maraknya kejahatan tindak pidana narkoba yang diselundupkan melalui jalur laut atau perairan. Modus pelaku kejahatan itupun untuk mengelabui petugas saat ini beragam, misalnya menyimpan barang haram itu dengan dibungkus kemasan teh.  

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, dalam penanganan kasus kejahatan di perairan perlu adanya penguatan sinergitas di tingkat bawah hingga atas. Mengingat saat ini banyak jalur perairan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia. 

"Bagaimana ada kegiatan pelatihan bersama ada integrasi di tingkat pelaksana. Minimal pernah ada pelatihan bersama," ungkap mantan Kapolda Banten ini. 


Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berpandangan perlunya meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dalam memberangus kejahatan. 

"Kerjasama sinergitas AL dengan polisi terutama Polair. Kewenangan yang bukan AL diserahkan ke Polisi. Hal seperti ini dikembangkan dan di tingkatkan dalam sinergitas," ucap Yudo. 

Dengan munculnya fenomena kejahatan di perairan itu, Yudo pun sepakat perlu adanya integritas dari jajaran TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya.

HMI Sukses Gelar Kongres Ke XXXI di Surabaya Dan Mengucapkan Terimakasih Pada Forkopimda Jawa Timur

Gubernur Jatim, Pangdam V / Brawijaya dan Kapolda Jatim, Jumat siang (26/3/2021) melakukan silaturahmi dengan Himpunan Mahasiswa Islam Indon...